Bagi masyarakat miskin, biaya dan waktu untuk mengakses air minum memiliki korelasi yang tinggi denngan penghasilan bulanan mereka. Beberapa kasus yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia menunjukan bahwa biaya untuk mendapatkan air minum layak konsumsi bisa lebih besar dari 5 % dari total penghasilan sebulan. Seringkali mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan air layak minum. Artinya dengan standar 8 jam kerja per hari, 30 % dari waktu mereka habis untuk mengakses air bersih. Jika mereka tidak bekerja, maka pada hari itu penghasilan mereka akan turun atau bahkan akan hilang.
Permasalahan umum antara lain sebagai berikut:
1. Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
2. Interpretasi UU no 22 tahun 2004 Tidak Mendorong Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Air Minum
3. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang
4. PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan
5. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum
6. Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam Penyediaan Air Minum
7. Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Yang Ada Sudah Tidak Memadai Lagi Dengan Perkembangan Saat Ini
8. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang
9. Kemitraan Pernerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang
10. Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum
Kemudian permasalahan di beberapa daerah yang didominasi masyarakat prasejahtera di sekitar kota Medan adalah sebagai berikut:
Penyediaan air minum untuk masyarakat prasejahtera di sekitar kota Medan masih bisa dikatakan belum merata. Survey yang dilakukan oleh PDAM yaitu Survey Pemetaan Rumah Tangga Pra-Sejahtera untuk PDAM Tirtanadi 2009 dilaksanakan oleh Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) yang sepenuhnya difasilitasi oleh ECO-Asia.
Sumber penghasilan masyarakat di lingkungan rata-rata buruh, nelayan dan ojek. Untuk kondisi bangunan perumahan di lingkungan adalah semi permanen dan permanen sehingga masing-masing sudah mempunyai kamar mandi dan toilet di dalam rumahnya, tetapi saluran pembuangannya di buang langsung ke sungai dan/atau septic tank resapan.
Sebagian masyarkat sudah mendapatkan akses air bersih melalui jaringan PDAM sebagian besar masyarakat menggunakan sumur bor yang dikelola oleh pribadi dengan harga Rp. 3000.-/jam untuk 200 liter, namun untuk sumur bor yang dikelola masyarakat secara pribadi pada saat kemarau jumlah airnya kurang untuk masyarakat. Menurut informasi masyarakat sudah terdapat jaringan PDAM tetapi sampai saat ini jaringan tersebut belum dapat difungsikan, jaringan PDAM yang sudah berfungsi antara lain di jalan Chaidir.
Para undangan yang hadir sebagian besar belum mengetahui tentang program pemerintah untuk air bersih bersih yang berlokasi di Belawan baik mengenai sistemnya maupun pengelolaannya. Setelah di berikan penjelasan mengenai itu maka mereka bersedia untuk berpastisipasi didalam kelompok untuk pengelolaannya dan memilih sistem yang berbeda dengan Belawan yaitu dengan sistem penyambungan
SOLUSI DAN IMPLEMENTASI
Solusi yang ditawarkan untuk Perbaikan Air Bersih dan Sanitasi antara lain :
1.Perlu dikembangkan kebijakan penganganan air minum dan sanitasi yang terpadu dari tingkat pusat sampai daerah serta tindakan mendesak dalam konservasi sumber-sumber air dan penanggulangan pencemaran limbah.
2.Perlu gagasan dan langkah baru dalam pengelolaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pemerataan pelayanan, terutama dalammengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat miskin; antara lain melalui penerapan tarif subsidi silang.
3.Pemerintah perlu melakukan revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan kinerja dan pelayananya. Selain itu, PDAM perlu lebih mendorong untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan public dibanding sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4.Mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat terutama melalui pembenahan regulasi, peningkatan investasi, efesiensi, dan efektifitas dengan memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat miskin.
5.Perlu segera dibentuk Dewan Sumber Daya Air sebagai lembaga koordinasi antar instansi dan Wilayah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
6.Perlu dilakukan rasionalisasi pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi serta penanggulangan kemiskinan pada umumnya, agar lebih fokus pada kelompok sasaran/masyarakat miskin.
7.Implementasi Layanan Sambungan Komunal (LSK)
Layanan Sambungan Komunal (LSK) merupakan suiatu alternatif layanan sambungan air minum perpipaan untuk hunian yang status lahannya tidak jelas. Layanan ini juga cocok diterapkan di suatu wilayah kumuh dimana PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak mungkin membangun jaringan distribusi sesuai standar teknisnya. LSK ini dikembangkan dengan pola kemitraan antara para penghuni kawasan yang umumnya tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan PDAM. PDAM bertugas untuk menyediakan air minum sampai suatu titik meteran air komunal (master meter). Sementara itu, masyarakat bertugas untuk mendistribusikan ke huniannya.
KESIMPULAN
Rumah tangga yang berada di dalam kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang status lahan huniannya tidak jelas (illegal) selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari PDAM. Beberapa PDAM terkendala oleh aturan yang ada untuk melayani rumah tangga yang berada di kawasan tersebut. Dilihat dari segi bisnis, PDAM juga enggan melayani penghuni kawasan MBR, karena adanya keharusan menjual air dengan harga rendah.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengatasi kesulitan MBR dalam mendapatkan akses air minum dan untuk menambah cakupan layanan PDAM. Salah satu upaya tersebut adalah program Layanan Sambungan Komunal yaitu di mana PDAM membangun meter air komunal sementara masyarakat akan membangun dan mengelola perpipaan distribusi dari meter air komunal sampai dengan meter air pelanggan. Sementara itu fasilitas Kredit Mikro Sambungan Air dan Output-Based Aid Sambungan Air Minum diberikan bagi MBR untuk membayar biaya pemasangan sambungan rumah.
Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum secara umum dirasakan masih rendah. Pencapaian sampai tahun 2007, cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan yang tercapai adalah sebesar 45% di perkotaan dan 10% di pedesaan. Secara nasional cakupan pelayanan baru mencapai 24%. Gambaran pelayanan air minum kepada masyarakat kurang mampu di samping keharusan bagi penyelenggara untuk menerapkan tariff sosial juga dibatasi oleh peraturan setempat tentang pelayanan pada rumah tidak memiliki izin bangunan.
Dari sisi pelayanan air minum oleh penyelenggara, pandangan bahwa penduduk MBR tidak mampu membayar pelayanan tidak sepenuhnya benar. Hasil pengamatan dari beberapa kota di Indonesia memperlihatkan bahwa MBR membayar air minum per meter kubiknya > 10 kali lipat dari harga rata-rata. Ini mengisyaratkan bahwa pelayanan air minum pada MBR pada hakekatnya tidak ada masalah. Dalam rangka membentuk dan memningkatkan rasa kepemilikan pada masa pengelolaan maka pendekatan pembangunan berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian.
DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI
- Catatan Kuliah Dhani A.R. untuk Ilmu Lingkungan Departemen Teknik Sipil USU dengan staf pengajar Ir.Faisal Ezeddin,M.S.
- Catatan Kuliah Dhani A.R. untuk Teknik Penyehatan Lingkungan Departemen Teknik Sipil USU dengan staf pengajar Ir.Faisal Ezeddin,M.S.
- Hofkes,E.H.1983.Small Community Water Supplies, Technology of Small Water Supply Systems in Developing Countries.Great Britain:Wiles.
- Hunter,J.M.et.al.1993.Parasitic Diseases in Water Resources Development, The Need for intersectoral Negotiation.Geneva:WHO.
- Kelompok 3.2009.Perbaikan Lingkungan pada Kawasan Sungai Deli Medan sebagai Tugas Kuliah Ilmu Lingkungan(Dosen Ir.Faisal Ezeddin,M.S.)
- Laporan Proverty Mapping,Data Survey dan Rekapitulasi Data PDAM Tirtanadi untuk Masyarakat Pra Sejahtera di Sekitar Kota Medan untuk tahun 2009.
- Maryono. Menilai Aksesibilitas Air Minum (Studi Kasus: Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang).(Dokumen Pdf)
- Masduqi,Ali dkk.2008.Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat:Studi Kasus HIPPAM di DAS Brantas Bagian Hilir. Seminar Nasional Pascasarjana VIII – ITS, Surabaya 13 Agustus 2008
- Sastrawijaya,A.Tresna.2000.Pencemaran Lingkungan.Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Yuwono,Rudy dkk, USAID, BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, ESP.2009.Panduan Layanan Sambungan Komunal(Water for the Poor Toolkit.Jakarta:PT Qipra Galang Kualita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar